Sekolah Unggulan versus Kaum Marginal

(Catatan reflektif tentang kondisi dunia pendidikan)

Oleh: Yoseph E. Ikanubun, SPd*

SEJUMLAH tokoh pendidikan ternama mulai dari Paolo Freire, Ivan Illich, Antonio Gramsci sampai pada Romo Mangunwijaya telah menyampaikan pemikiran-pemikiran kritisnya tentang realitas pendidikan. Bahwa pendidikan hanya ditakdirkan untuk melayani dominasi atau reproduksi bentuk-bentuk dominasi dari sebuah kekuasaan, telah diuraikan secara panjang lebar oleh Freire dalam sejumlah bukunya.

Menelaah sejumlah karyanya, tampak bagaimana Freire mengkritisi tentang peran reproduksi sekolah atau pendidikan sistematis terhadap ideologi dominan atau ideologi yang berkuasa. Tugas utama pendidikan sistematis adalah reproduksi ideologi kelas dominan, reproduksi kondisi-kondisi untuk memelihara kekuasaan mereka atau kekuasaan kaum borjuis. Namun tepatnya karena hubungan  antara pendidikan sistematis sebagai suatu subsistem dengan sistem sosial merupakan hubungan pertentangan dan kontradiksi timbal balik.

Gambaran Freire tentang kondisi pendidikan di Brazil ini tak jauh berbeda ketika masa pemerintahan orde baru. Instrumen-instrumen pendidikan seperti kurikulum, pengajar maupun siswa berada dalam sebuah sistem yang berfungsi untuk mengamankan kekuasaan yang ada. Maka tak heran jika fungsi pendidikan bukan lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan sebuah bentuk indoktrinasi untuk melanggengkan pemerintahan yang berkuasa.  

Terhadap kondisi dunia pendidikan seperti ini, tokoh pendidikan asal Brazil ini memaparkan sejumlah solusinya. Bahwa ketika bicara reproduksi sebagai tugas kelas-kelas dominan, maka  ada kemungkinan tugas tandingan terhadap reproduksi ideologi dominan. Kedua tugas ini bersifat dialektik, yang pertama adalah tugas reproduksi dan kedua adalah tugas oposisi pendidikan. Tugas oposisi pendidikan ini adalah bagaimana mengembalikan fungsi pendidikan agar tidak menjadi pelayan dari sebuah kekuasaan dan dinikmati oleh golongan tertentu seperti kaum borjuis melainkan kembali ke cita-citanya untuk membangun manusia yang seutuhnya.

Tantangan yang kemudian muncul dalam menjalankan tugas oposisi pendidikan ini adalah bagaimana memperjuangkan transformasi revolusioner masyarakat borjuis untuk membangun masyarakat sosialis. Revolusi perlu menciptakan dan membantu lahirnya masyarakat baru dan proses kelahiran masyarakat baru ini ada di dalam pendidikan revolusioner. Ketika revolusi meraih kekuasaan itu merupakan bantuan fantastik yang diperlukan untuk membaharui sistem pendidikan. Satu hal yang menjadi pekerjaan sekarang adalah melawan sistem borjuis melalui korps revolusioner untuk mencipta melalui pendidikan.

Akhirnya semuanya terlihat berbeda karena jika di dalam sistem borjuis tugas utama pendidikan adalah mereproduksi ideologi borjuis, maka ketika revolusi berkuasa tugas utama pendidikan adalah menciptakan ideologi baru dan fondasi baru. Pada tingkat kita yang bukan para idealis dalam pengertian filosofis, kita percaya jenis pendidikan kedua tidak bisa didekritkan bila masyarakat baru yang sesuai dengannya belum terwujud.

Pada tahap belum ada masyarakat baru, yang ada hanya masyarakat transisi dan pendidikan baru yang revolusioner belum ada. Pada tahap ini, pendidikan borjuis tidak bisa lagi diterima karena tidak ada hubungannya dengan pembentukan masyarakat baru yang revolusioner. Kita belum bisa memiliki pendidikan baru karena kita masih kekurangan ruang dan waktu untuk menciptakannya. Hal inilah yang menjadi pekerjaan bersama untuk menyelamatkan pendidikan dari bentuk sistematis yang  mereproduksi ideologi dominan sekaligus melawan  kepentingan kaum borjuis.

Pemikiran, kritik dan sebuah solusi yang telah ditawarkan oleh Freire di atas jika dicermati dengan seksama, ternyata begitu dekat dengan realitas dunia pendidikan kita. Lihatlah bagaimana megahnya kehadiran sejumlah sekolah dan perguruan tinggi unggulan yang hanya mau menampung pelajar/mahasiswa terbaik yang unggul dari segi materi maupun intelektual. Lantas jika semua sekolah/perguruan tinggi akhirnya menggunakan lebel unggulan atau diunggulkan bahkan mengunggulkan diri, akan ke manakah kaum marginal atau kaum pinggiran ini mengenyam pendidikan? Karena yang akan terjadi adalah, mereka yang berduit dan memiliki standar-standar penilaian tertentu yang tertera dalam sebuah kertas bernama ijazah-lah yang bisa masuk dalam dunia pendidikan formal. Ke dalam sekolah dan perguruan tinggi, yang semua sudah diunggulkan. Lantas pihak mana atau institusi sekolah mana yang akan menerima mereka, kaum marginal ini. Haruskah dibuat sekolah non unggulan yang secara faktual ditempati oleh mereka yang miskin secara ekonomi, rendah secara intelektual dan buta akan tekhnologi.

Ironisnya, dalam kondisi ini pemerintah seolah-olah melegalkan pertarungan yang tidak seimbang antara kaum borjuis dengan marginal dalam mengenyam pendidikan lewat slogan, Pendidikan itu Mahal. Ditambah lagi dengan kehadiran sekolah dan perguruan tinggi unggulan ini, pemerintah seolah-olah lupa dengan berbagai program pendidikan murah lewat paket-paket belajar, sekolah terbuka dan sejenisnya yang memang menjadi konsumsi kaum marginal. Maka lengkaplah sudah sebagaimana yang dikemukakan sejumlah praktisi pendidikan, bahwa pendidikan hanya milik kaum borjuis.

Dalam konteks yang lebih sempit untuk wilayah kota Tomohon misalnya, lahir sekolah unggulan membuat strata tersendiri di kalangan pelajar. Lagi-lagi yang berduit dan intelek yang mampu masuk ke sekolah tersebut. Padahal sebagaian besar warga Tomohon bermata pencarian petani yang logikanya tak mampu memenuhi biaya sekolah unggulan tersebut. Bukankah tugas pendidikan adalah untuk menjadikan yang belum tahu menjadi tahu, yang miskin ilmu jadi kaya ilmu? Lantas jika semua sekolah merupakan standarisasi nilai dalam menerima murid barunya (bahkan mungkin sejak tingkat Sekolah Dasar),  lembaga pendidikan mana yang harus bertugas memberi ilmu bagi mereka yang belum memenuhi standar-standar tersebut? Ataukah memang harus dibuat Sekolah Non Unggulan untuk menampung peserta didik yang memang tidak unggul baik secara materi maupun intelektual ? Sekolah non unggulan dengan biaya seadanya, kemampuan siswa seadanya dan kualitas seadanya. 

Jauh sebelum digembar-gemborkan sebagai Kota Bunga, Tomohon dikenal sebagai Kota Pendidikan. Maka sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari duet kepemimpinan Walikota Jefferson SM Rumajar SE dan Wakil Walikota Linneke Syenie Watoelangkouw untuk menyelamatkan dunia pendidikan di kota ini dari dikotomi unggulan dan non ungglan. Sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. (***)

 * Penulis:

      Alumni Jurusan Biologi

      Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

      Universitas Negeri Manado 

Home  Pemerintahan  Pendidikan  Perekonomian  Kesehatan  Pariwisata  Transportasi  Gallery Foto

About Us  Buku Tamu  Hubungi Kami 

Copyright©joudy2006